prospek perekonomian indonesia 2011

Nama : intan putri
NPM : 23210571
Kelas : 1EB06

Perekonomian Indonesia pada 2010 dinilai sejumlah kalangan cukup menggembirakan. Di saat sebagian besar negara di dunia mengalami pertumbuhan negatif, perekonomian Indonesia justru tumbuh dengan laju sekitar enam persen.

World Economic Forum melaporkan, peringkat daya saing Indonesia untuk 2010-2011 naik 10 tingkat di angka 44 dari peringkat sebelumnya di level 54. Kenaikan itu terutama didorong kinerja makro ekonomi yang sangat baik. Linerja ekspor tumbuh pesat.

Komite Ekonomi Nasional atau KEN, lembaga yang ditugasi untuk memberi masukan kebijakan ekonomi kepada Presiden, meyakini laju ekonomi Indonesia tahun depan akan melaju lebih cepat. KEN berharap bisa mendorong pemerintah memaksimalkan momentum pertumbuhan ekonomi ini.

Antara lain dengan terciptanya koordinasi yang baik, pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat, serta tetap mewaspadai gejolak keuangan global.  "Melakukan akselerasi, percepatan supaya ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi," kata Chairul Tanjung, Ketua KEN, pada acara diskusi Prospek Ekonomi 2011 di Jakarta, Senin (20/12).

Dengan kebijakan ekonomi yang tepat, KEN yakin perekonomian Indonesia tahun depan akan tumbuh dengan laju 6,4 persen. Menurut KEN, tingkat konsumsi, investasi, dan ekspor akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita secara serentak. Semetnara total out put perekonomian Indonesia diperkirakan mencapai Rp 7.726 triliun. Ini dikarenakan Indonesia baru memasuki fasa ekspansinya.

Meski begitu, lembaga penasehat ekonomi Presiden ini berharap pemerintah mewaspadai tantangan dan risiko di tahun mendatang. Tantangan tersebut baik gejolak keuangan dunia maupun faktor dalam negeri yang bisa berakibat buruk pada stabilitas ekonomi makro.(BOG)

 Refrensi : http://berita.liputan6.com/ekbis/201012/312293/prospek_ekonomi_indonesia_2011_menjanjikan

pertumbuhan ekonomi dalam bidang listrik tahun 2005-2009

Nama : intan putri

Kelas :1EB06

NPM : 23210571

Listrik Dan Pertumbuhan Ekonomi

Listrik dan pertumbuhan ekonomi tak bisa dipisahkan. Rumus umum bahwa lemahnya ketersediaan pasokan listrik berdampak pada rendahnya pertum- buhan ekonomi tetap berlaku. Begitu sebaliknya. Bagusnya kualitas dan kuantitas pasokan listrik ikut menaikkan pertumbuhan yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta menaikkan pendapatan per kapita masyarakat.

Seperti diakui Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, bahwa masalah infrastruktur seperti ketersediaan listrik, transportasi dan ekonomi biaya tinggi menjadi penentu pertumbuhan ekonomi nasional. Sulit bagi Indonesia untuk bisa bersaing di ajang internasional jika persoalan sarana listrik tidak bisa diatasi.

Itu juga menyebabkan mandeknya investasi yang masuk tanpa kecukupan ketersediaan listrik. Apalagi, banyak survei yang mengungkapkan bahwa dunia usaha menyebut persoalan Listrik sebagai salah satu kendala utama investasi yang harus diatasi. Selain listrik, gas dan transportasi masuk di dalamnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menilai arti penting tersedianya energi listrik untuk pembangunan. Untuk kehidupan masyarakat agar lebih baik dan ekonomi yang sedang tumbuh, papar Presiden, ketersediaan pasokan listrik menjadi sangat penting. Karena itu, Presiden menegaskan pentingnya pembangunan pembangkit listrik yang harus diwujudkan, baik melalui pemerintah dan PLN maupun swasta.

Kasus pemadaman bergilir, mati lampu, dan masih lemahnya kondisi pembangkit PLN berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi. Di Jakarta, misalnya, potensi aktivitas ekonomi yang hilang akibat pemadaman bergilir mencapai ratusan miliar rupiah, yang kebanyakan melibatkan sektor usaha kecil dan menengah. Begitu juga yang terjadi di wilayah lain di Tanah Air.

Jika PLN dan pemerintah mampu mengatasi krisis listrik lebih dini, maka pada 2009 lalu pertumbuhan ekonomi bisa mencapai enam persen. Realisasi pertumbuhan ekonomi di periode itu hanya 4 persen lebih atau seperti yang diinginkan pemerintah. Pertumbuhan listrik yang stucked di angka 5-6 persen menjadi penyebab kecilnya pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk persoalan keandalan listrik PLN.

Sejumlah masalah pelik di atas bisa diatasi dengan berbagai langkah yang sebetulnya sudah berjalan, meski lambat dan penuh hambatan di sana sini. Pertama, proyek listrik 10 ribu MW tahap pertama dan kedua sudah seharusnya dipercepat dan bisa dituntaskan sebelum deadline yang diberikan. Meski proyek ini lebih bersifat jangka pendek-menengah, namun keduanya akan mampu menopang kebutuhan pertumbuhan listrik yang seharusnya bisa 9-10 persen.

Dengan pertumbuhan listrik 9-10 persen per tahun, pertumbuhan ekonomi nasional akan berada di angka enam persen. Namun, jika pertumbuhan listrik hanya 4 persen, sulit untuk mendongkrak ekonomi. Pasalnya, angka empat persen merupakan angka seharusnya pertumbuhan listrik yang berasal dari konsumsi rumah tangga dan industri. Dengan demikian, jika pertumbuhan listrik hanya 4-5 persen, itu menandakan kegiatan ekonomi bergerak lambat. Dan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan kabar yang bagus.

Kedua, pemerintah harus terus mendorong dan mendukung bekerjanya pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). Selain PLN, swasta juga mesti dilibatkan dalam upaya mengatasi krisis listrik di Indonesia. Jelas, dari segi biaya dan tenaga, PLN tidak sanggup membangun semua pembangkit yang dibutuhkan konsumen industri dan rumah tangga.

Ketiga, peran IPP di proyek 10 ribu MW tahap kedua harus ditopang oleh adanya jaminan terhadap investasi mereka. Sebelumnya, pemerintah menolak menjamin proyek tersebut karena berdampak negatif teFhadap APBN. Dan keempat, proyek pembangkit non-BBM harus terus dikedepankan agar mengurangi biaya tinggi dalam industri listrik.

Keempat, jangan naikkan tarif listrik. PLN memang butuh investasi besar untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi sejak lama. Alokasi subsidi yang diberikan pemerintah dinilai PLN tidak cukup untuk menutup biaya operasional perusahaan secara keseluruhan. Margin keuntungan yang sebelumnya hanya lima persen pun dianggap tidak mampu menolong kinerja keuangan PLN. Juga, masih tingginya ketergantungan pembangkit PLN terhadap bahan bakar minyak (BBM) juga jadi masalah, yang kemudian melahirkan lingkaran setan yang terus berulang atas masalah krisis listrik.

Namun, jika melihat daya beli masyarakat saat ini, kenaikan tarif listrik hanya akan menambah persoalan. Krisis global yang sedikit banyak berdampak pada perekonomian nasional ikut memengaruhi kemampuan belanja masyarakat. Kelompok menengah yang tadinya memiliki anggaran untuk rekreasi, misalnya, kini harus mengencangkan ikat pinggang untuk memenuhi segala kebutuhan dasar, dari pendidikan hingga pangan.

Masyarakat ekonomi bawah yang terus tergilas kenaikan harga bahan pokok, minyak, dan kebutuhan lainnya, akan semakin berat jika biaya energi juga ikut naik. Kenaikan TDL sangat mungkin dilakukan jika kemampuan daya beli kelompok menengah dan bawah ini makin kuat. Sebaliknya, jika daya beli mereka semakin rendah, kenaikan tarif listrik hanya akan menambah gejolak ekonomi di tingkat akar rumput, yang berdampak buruk pada usaha-usaha lain.

Konsekuensi dari itu semua, pemerintah butuh dana besar untuk investasi sektor ketenagalistrikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Z Saleh telah menyampaikan bahwa kebutuhan investasi listrik 2010 2014 mencapai 50,39 miliar dolar AS. Sumber pendanaan investasi tersebut akan berasal dari APBN, swasta maupun BUMN.

Kebutuhan investasi terbesar adalah pembangkit PLN yang mencapai 19,76 miliar dolar AS. Untuk transmisi dan distribusi PLN, dibutuhkan investasi 6,053 miliar dolar AS. Transmisi dan distribusi yang dibiayai APBN mencapai 11,27 miliar dolar AS. Kebutuhan investasi lainnya adalah pembangkit swasta (IPP). Pada 2010-2014, kebutuhan investasi untuk pembangkit swasta mencapai 13,30 miliar dolar AS.

Menggerakkan ekonomi

Sulit sekali menghindari listrik jika kita membahas masalah kemajuan dan per- tumbuhan industri baik besar maupun kecil. Dengan asumsi pertumbuhan listrik yang tinggi ditopang membaiknya investasi di sisi pembangkit, kegiatan ekonomi akan bergerak dengan sendirinya. Saat ini, cukup banyak ditemui gagalnya investor menanamkan modalnya di suatu daerah karena hambatan Listrik.

Bagaimana mungkin investor itu membangun dan membesarkan hotelnya, sebagai contoh, jika PLN tidak memberikan jaminan terhadap pasokan listriknya. Pihak hotel jelas merasa keberatan jika setiap saat menggunakan listrik yang dimilikinya atau membangun pembangkit sendiri mengingat tingginya biaya yang diperlukan.

Hal sama juga terjadi di sektor industri manufaktur lainnya. Investor enggan membangun pabrik atau merelokasi industrinya ketika PLN menyatakan tidak janji memberikan pasokan listrik secara andal. Akhirnya mereka pun wait and see dan sebagian malah lebih memilih negara lain yang lebih baik infrastruktur penunjangnya, termasuk listrik dan jalan.

Terhadap kinerja PLN sendiri, pemerintah harus memperkuat likuiditas perusahaan pelat merah itu. Langkah pemerintah dengan menaikkan margin keuntungan PLN dari lima persen menjadi delapan persen itu jelas memberikan keuntungan tersendiri bagi PLN. Dan itu bisa dijadikan modal PLN untuk bisa memperkuat permodalannya di sisi pembangkit. Tanpa modal yang kuat, sulit bagi PLN untuk bergerak lebih leluasa.

Belakangan, pemerintah setuju menaikkan margin keuntungan PLN menjadi delapan persen. Ini artinya, PLN mampu mencari dana dari pasar modal hingga Rp 21 triliun untuk pembiayaan investasi pembangkitan. Margin keuntungan yang tinggi berdampak pada naiknya pendapatan PLN, yang ikut menaikkan peringkat utang.

Membaiknya peringkat utang berdampak juga pada kemampuan PLN mencari dana dari pasar, yang dari sana perusahaan listrik milik negara ini bisa menutup segala kebutuhan investasinya. Dengan demikian, perolahan dana dari kenaikan tarif listrik tidak diperlukan lagi oleh PLN

Kebijakan di bidang energi

Selama kurun waktu 2005-2009 bidang energi termasuk tenaga listrik

menghadapi beberapa permasalahan, antara lain masih tingginya

ketergantungan kepada produk minyak bumi; keterbatasan infrastruktur;

pertumbuhan dan intensitas energi yang masih tinggi; dan keterbatasan dana

untuk pengembangan infrastruktur. Beberapa langkah kebijakan yang telah

ditempuh, antara lain: 1) meningkatkan pemanfaatan gas bumi nasional sesuai

dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional

(RIJTDGBN); 2) melanjutkan program konversi (diversifikasi) energi, melalui

pengalihan pemanfaatan minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG); 3)

percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW; 4) pengembangan

usaha Hilir Migas dilaksanakan melalui mekanisme persaingan usaha yang

wajar, sehat, dan transparan; 5) restrukturisasi sektor energi; serta 5)

meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan energi.

Hasil-hasil di bidang energi yang dicapai hingga Juni 2009 antara lain: 1)

pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Selatan-Jawa Barat tahap I dan

tahap II yang akan meningkatkan pasokan gas untuk daerah Jawa Barat, Jakarta,

dan Banten. 2) pengembangan wilayah distribusi gas bumi di Jawa Bagian Barat

yang melalui Domestic Gas Market Development Project; 3) pembangunan 2

kilang mini minyak bumi dan 3 kilang mini LPG; 4) pembangunan kilang

Liquefied Natural Gas (LNG) di Tangguh; 5) pelaksanaan program pengalihan

dari minyak tanah ke LPG; 4) pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) yang

berbasis NonBBN (Bahan Bakar Nabati) dan berbasis BBN; 5) penyelesaian

beberapa peraturan, antara lain UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi; PP No.

59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi; dan Perpres No. 104 tahun

2007 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram Untuk

Rumah Tangga dan Usaha Kecil; Perpres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan

Energi Nasional.

Sementara itu, dalam pembangunan kelistrikan telah dilaksanakan: 1)

penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 5.457 MW; 2) pembangunan

pembangkit listrik skala kecil di berbagai wilayah di Indonesia yang

menggunakan pembangkit listrik tenaga hidro dan panas bumi; 3) percepatan

pembangunan PLTU 10.000 MW; 4) pembangunan jaringan transmisi sebesar

4.137 km; 5) pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 65,1%; 6) pencapaian rasio

desa berlistrik dari 86,26% (2004) menjadi 92,2% (2008); dan 7)

pengembangan Energi Baru Terbarukan dalam bentuk Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro-Hidro (PLTMH),

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Biofuel.

refrensi : http://bataviase.co.id/node/125051

http://www.ekon.go.id/media/filemanager/2010/12/29/s/a/salinan_peraturan_menko_perekonomian_nomor_1_tahun_2010_ttg_renstra_lampiran_1.pdf

Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing–masing negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara.
Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian.
Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lingkaran-lingkaran kecil tersebut merupakan suatu subsistem. Subsistem tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam lingkaran besar yang bergerak sesuai aturan yang ada.
1. Sarana pendorong untuk melakukan produksi
2. Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu
3. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik

.    Sistem Ekonomi Demokrasi (Orde Baru)

Sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Landasan sistem ekonomi demokrasi adalah :

·         Idiil                       : Pancasila

·         Konstitusional       : UUD 1945

Ciri-ciri positif  sistem ekonomi demokrasi

1.      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2.      Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3.      Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

4.      Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.

5.      Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

6.      Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

7.      Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga Negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikankepentingan umum.

8.      Fakir miskin dan anak-anak  terlantar dipelihara oleh Negara

Maka sistem ekonomi Indonesia yaitu:

1. Sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etika dan moral keagamaan, bukan materialisme).
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi).
3. Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan solid-demokrasi dalam ekonomi).
4. Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyuat dan hajat hidup orang banyak).
5. serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang).

http://yanoear46.wordpress.com/2010/06/02/pengertian-sistem-ekonomi/

   jam 12.oo 6//3/2011

http://www.slideshare.net/mangabdul/sistem-ekonomi-indonesia jam 12.12 6/3/2011http://gammaz77.blogspot.com/2010/03/sistem-ekonomi-indonesia.html jam 12.30 6/3/2011

Sistem Ekonomi

Pengertian system ekonomi menurut 2 ahli

1.      Pengertian sistem ekonomi menurut Dumairy (1966), adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. selanjutnya dikatakannya pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, padangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak.

2.      Sanusi (2000) sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga/pranata (ekonomi, sosial dan ide) yang saling mempengaruhi yang ditujukan ke arah pemecahan masalah pokok setiap perekonomian... produksi, distribusi, konsumsi.

Jenis-jenis system ekonomi

• Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalis

Sistem ekonomi ini membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. Mereka semua mendapatkan hak yang sama untuk berkreativitas. Tak ada pelarangan.

Intinya, dalam sistem ekonomi kapitalis, semua bebas berbuat apa saja. Sehingga tak mengherankan bila kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi ini. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis ini digawangi oleh Amerika sebagai negara imperialis.

• Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi yang merupakan kombinasi dari dua sistem ekonomi sebelumnya, yaitu komunis dan liberal. Rakyat memiliki hak untuk berkreativitas, namun demikian pemerintah juga tetap berperan dalam mengatur jalannya kegiatan ekonomi.

• Sistem Perekonomian Sosialisme,yaitu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dngan campur tangan pemerintah.Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

• ·         Sistem Perekonomian komunisme, adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber2x kegiatan perekonomian.Setiap orang tak boleh memiliki kekayaan pribadi..

Se

• ·         Sistem Ekonomi Merkantilisme, yaitu suatu sistem politik ekonomi yang sangat mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan memperbanyak aset& modal yang dimiliki negara.

• ·         Sistem Perekonomian Fasisme, yaitu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain, dengan kata lain, fasisme merupakan sikap rasionalism yang berlebihan.

Refrensi :
 http://www.anneahira.com/sistem-perekonomian-indonesia-sekarang.htm jam 16 : 45
http://handzmentallist.blogspot.com/2009/12/macam-macam-sistem-perekonomianpengerti.html jam 16 : 45